Sejarah demokrasi dan perkembangannya

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Pemerintahan Demokarasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan pilitik suatu negara.

Demokrasi secara sederhana sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Dokumen yang merupakan suatu tonggak bersejarah dalam perkembangan wawasan demokrasi ialah Magna Charta (1215). Dokumen ini berisi pengakuan serta jaminan Raja Inggris atas hak-hak bawahannya.

Pemikir-pemikir yang mendukung demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesqieu dari Prancis (1689-1755). Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup milik (life, liberty, and property). Adapun Montesqieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica.

Menurut gagasan demokrasi, pemerintah merupakan kumpulan dari pelbagai aktivitas yang dikuasai atas nama rakyat. Pemerintah tunduk pada beberapa pembatasan, untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak disalahgunakan oleh yang memerintah. Pembatasan ini tertuang dalam UUD 45 yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis. Dalam perkembangannya sampai abad ke-20, terutama setelah perang Dunia 2, negara demokrasi telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama, tetapi ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan warga negaranya.

Saat ini demokrasi digunakan sebagai dasar dalam sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun terdapat perbedaan-perbedaan aliran pemikiran di dalam penerapannya. Perbedaan-perbedaan aliran pemikiran tersebut menimbulkan berbagai istilah demokrasi demokrasi, antara lain demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi parlemanter.