Pemilihan Umum pertama Indonesia

Periode tahun 1950 sampai tahun 1955 memang terdapat beberapa masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Masalah pergolakan di daerah yang merupakan gangguan keamanan boleh dikatakan umumnya sudah berhasil ditanggulangi. Kemudian menyusul masalah politik yang cukup pelik, yakni masalah Sidang Konstituante. Sidang Konstituante ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum I tahun 1955.

Pada tahun 1955 bangsa Indonesia mengadakan Pemilihan Umum yang pertama kali. Dalam pemilihan ini diikuti oleh banyak kontestan yang terdiri dari partai-partai yang ada pada saat itu. Tanggal 24 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember memilih anggota Konstituante. Dalam pemilihan itu keluar sebagai 4 besar, yakni berturut-turut PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Sebagai hasil pemilihan umum pertama ini, maka terbentuklah DPR dan Badan Konstituante. Konstituante inilah badan yang bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar Negara.

Setelah terbentuk, kemudian pada tahun 1956 Konstituante memulai sidangnya di Bandung. Sidang dipimpin oleh Wilopo, SH. Tetapi sampai tahun 1959 sidang tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Justru dalam sidang itu terjadi perpecahan antar partai atau golongan. Setiap wakil partai akan memaksakan pendapatnya sesuai kehendak partai yang diwakilinya. Sehingga Sidang Konstituante itu ditandai dengan perdebatan yang tidak habis-habisnya.

Hal ini membuat pemerintah tidak stabil. Memang pada periode itu (tahun 1955-1959), keadaan pemerintahan tetap belum stabil. Perpecahan antargolongan atau partai masih cukup tajam. Kabinet yang dibentuk juga jatuh bangun seperti pada periode 1950-1955 (baca: Pergantian Kabinet masa Demokrasi Liberal). Pada periode tahun 1955-1959 juga mengalami 3 buah kabinet yang silih berganti, yaitu:

1. Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-Maret 1956)
2. Kabinet Alisastroamijoyo II (Maret 1956-1957)
3. Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959)

Dengan melihat keadaan yang tidak stabil itu, rakyat merasa tidak puas. Mereka telah mendambakan keadaan Indonesia yang tentram, dapat melakukan pembangunan secara baik. Tumpuan harapan ini sebenarnya dipercayakan kepada Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955. Tetapi pada kenyataannya Konstituante tidak dapat memenuhi harapan rakyat waktu itu.