Agresi militer Belanda 1 dan 2 melanggar 2 persetujuan

Pada tanggal 20 November 1946 tentara Inggris sebagai wakil sekutu mulai menyerahkan persoalan Indonesia kepada Belanda. Inggris mulai meninggalkan Indonesia, kota-kota yang di duduki diserahkan kepada Belanda. Kemudian tentara Belanda juga menduduki kota-kota lain seperti Balikpapan, Maluku dan beberapa kota lain di Jawa.

Hal ini telah mengembangkan perasaaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia. Karena itu perjuangan  di arahkan untuk melawan Belanda. Akibatnya pertempuran melawan Belanda meluas di berbagai daerah. Sebagai contoh di Aceh, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Bahkan sampai ke Irian Jaya. Rakyat di seluruh negeri tekadnya sudah bulat untuk mempertahankan tanah air tercinta.

Pertempuran antara Indonesia dan Belanda meluas berkobar di mana-mana. Untuk mengatasi ini, Inggris menganjurkan agar kedua negara mengadakan perundingan. Namun, Belanda tidak mau mengindahkan anjuran itu. Tetapi pertempuran demi pertempuran ternyata Belanda sering kali terdesak. Hal ini disadari oleh Belanda dan Inggris. Karenanya Belanda terpaksa menerima tawaran perundingan. Dengan perantaraan Inggris tercapailah perundingan/Persetujuan Linggajati.

Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakilik oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh H.J. Van Mook. Perjanjian Linggajati isinya sebagai berikut:

1. Belanda mengakui negara RI secra defacto atas daerah Sumatera, Jawa dan Madura.
2. Indonesia akan bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Yuliana sebagai kepala Uni.

Belanda ternyata licik, karena telah melanggar Persetujuan Linggajati. Pada tanggal 21 Jui 1947 pukul 00.00 Belanda melancarkan agresi atau serangan militer yang pertama kepada Indonesia. Dalam keadaan bagaimanapun Indonesia harus mempertahankan diri. Tindakan Belanda ini mendapat protes keras dari dunia internasional.

Dewan keamanan PBB turun tangan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 diperintahkan agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan. Kemudian PBB membentuk "Komisi Tiga Negara" (KTN), yang beranggotakan Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belanda dan Amerika Serikat (pilihan Australia dan Belgia).

Dengan perantaraan KTN, tercapailah Perundingan Renville, yakni perundingan yang diadakan di atas geladak kapal "USS Renville", milik Amerika Serikat. Delegasi RI dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedang dari Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Persetujuan Renville itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, yang berisi dua persetujuan utama yaitu :

1. Republik Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang di duduki Belanda sejak agresi pertama menjadi kekuasaan Belanda.
2. Semua pasukan Indonesia harus ditarik dari wilayah yang di duduki Belanda ke wilayah RI.

Dengan demikian jelas bahwa RI menjadi semakin sempit. Perlu diketahui bahwa pada saat Perundingan Renville sedang berlangsung, Belanda mendirikan negara-negara boneka. Negara-negara yang dimaksud adalah:

1. Negara Indonesia Timur
2. Negara Kalimantan Barat, dan
3. Negara Pasundan

Dengan tindakan itu, berarti Belanda memang benar-benar licik. Ia ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan demi keuntungan sendiri.

Perundingan Renville telah membawa akibat semakin sempitnya wilayah Indonesia. Bahkan bangsa ini berhasil dipecah-pecah oleh Belanda. Terbukti dengan berdirinya negara-negara boneka. Setelah itu timbul pemberontakan PKI di Madiun yang merupkan rongrongan dari dalam negeri Indonesia sendiri.

Setelah pemerintah RI berhasil menumpas pemberontak PKI di Madiun, sekonyong-konyong pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Hal ini berarti Belanda lagi-lagi tidak menepati Persetujuan Renville.

Tentara Belanda menyerang lapangan udara Maguwo Yogyakarta. Yogyakarta sebagai ibu kota RI di duduki Belanda. Presiden dan wakil presiden serta beberapa menteri di tawan dan di asingkan ke Prapat, kemudian dipindahkan ke Bangka.

Sebelum Belanda memasuki kota Yogyakarta, Presiden Soekarno masih sempat mengirim mandat lewat radio kepada Mr.Syarifuddin Prawiranegara agar membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kemudian Jenderal Sudirman yang pada waktu itu sedang sakit segera mengundurkan diri ke luar kota.